Kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara 3-6 Juli 2018

GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMUT

Provinsi Sumatera Utara terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 yang terdiri 8 kota besar (kota Binjai, Pematang siantar, Gunung Sitoli, Padang Sidempuan, Tanjung Balai, Sibolga dan kota Tebing Tinggi), dan 25 kabupaten (kabupaten Asahan, batu Bara, dairi, Deli Serdang, humbang Hasundutan, Karo, Labuan Batu, labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Phakpak Barat, Samosir, serdang berdagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir) yang terdiri dari 438 kecamatan dan 695 kelurahan dan 5.041  Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° intang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km². 

Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas: 

• Pesisir Timur
• Pegunungan Bukit Barisan
• Pesisir Barat
• Kepulauan Nias

 Batas wilayah Sumatera Utara adalah,

• Wilayah Utara berbatas dengan provinsi Aceh dan selat Malaka
• Wilayah Selatan berbatas dengan provinsi Riau, provinsi Sumatera Barat dan Samudera Indonesia
• Wilayah Barat berbatas dengan provinsi Aceh dan samudera Indonesia
• Wilayah timur berbatas dengan Selat Malaka

LUAS KAWASAN KUMUH PROVINSI  SUMATERA  UTARA 

Tabel Kawasan berdasarkan SK Bupati/ Walikota (REGULER)

Tabel  Luas Kawasan yang ditangani  Kotaku (NSUP)

LOKASI KEGIATAN DAN LOKASI KUNJUNGAN KEGIATAN FISIK

Lokasi  kawasan pelaksanaan Fisik Tahun Anggaran 2018

Lokasi  Kunjungan  pelaksanaan Fisik Tahun Anggaran 2018

JADWAL PERJALANAN DINAS

GAMBAR UMUM  DAN PROGRES KEGIATAN LOKASI KUNJUNGAN

 Gambaran Umum 

       Kelurahan atau  Kws Sicanang kec Medan Belawan,  adalah berupa kawasan kampung Nelayan yang sering mengalami benjir ROBB, dan terdiri dari 19 lingkungan/RT yang padat penduduk  dengan luasan berdasarkan SK walikota 5 HA, adapun status kumuh di kawasan ini adalah  kumuh berat dengan status tanah milik masyarakat,

Dari hasil kunjungan  terlihat kondisi bangunan kurang teratur satu sama lain, dan yang sangat berpengaruh sekali terhadap kekumuhan kawasan tersebut adalah sistem  drainase yang tidak tertata yaitu saluran pembuang air hujan, air limbah masyarakat tidak mengalir, begitu juga  pembuangan akhir air limbah belum tertata dengan baik serta kebiasaan masyarakat buang sampah disamping atau dibelakang rumah mereka

Progres Pelaksanaan Kegiatan TA 2018

HASIL  KEGIATAN KUNJUNGAN

Koordinasi dengan Satker dan PPK  PKP 

Berdasarkan koordinasi yang dilakukan kepada kepala satuan Kerja PKP Provinsi Sumatera Utara dijelaskan bahwa kawasan Sicanang yang terletak di kelurahan Sicanang, kecamatan Medan Belawan adalah kawasan dengan Typografi berupa perkampung Nelayan yang mempunyai status tingkat kekumuhan adalah KUMUH BERAT, menurut kasatker kawasan ini akan dijadikan percontohan untuk mengurangi kekumuhan sehingga koloborasi program diarahkan dikawasan ini secara intens, pada pelaksanaan kegiatan berupa jalan lingkungan rabat beton dan dilaksanakan secara koloborasi dengan wilayah kerja sebagai berikut,

• Lingkungan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 12, 14, 15, dilaksanakan oleh Kotaku NSUP (National
• Slump Upgrading Program) dengan dana Loan Islamic Development Bank (BDI)
• Lingkungan 11 dan 13 dilaksanakan oleh dana daerah Kota Medan
• Lingkungan 16 dilaksanakan oleh Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara
• Lingkungan 19 dilaksanakan oleh dana Reguler  PKP Provinsi sumatera utara (APBN)   

Kunjungan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan 

Saat kunjungan kelokasi kawasan Sicanang yang kebetulan sedang pelaksanaan kegiatan Pengecoran Jalan Rabat Beton dengan menggunakan Beton Ready mix K 225 lebar rata – rata jalan lingkungan rabat beton adalah 1.3 meter pelaksanaan yang dilakukan secara kontraktual sedangkan untuk tenaga kerja  80%  berasal dari masyarakat setempat, dan 20 % (Tukang ahli)  berasal dari luar lingkungan, metode kerja yang dilaksanakan yaitu material yang diangkut oleh Truck Mix Molen sampai lokasi jalan yang dapat dimasuki dan selanjutnya disambung dengan dengan mobil Pick Up berukuran kecil, selanjutnya masyarakat yang melakukan perataan dengan alat bantu kerja, keterlibatan ketua BKM sebagai pengarah kerja yang sekaligus sebagai jembatan pihak kontraktor dengan masyarakat dilikungan kegiatan pekerjaan dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil kunjungan tersebut diatas  prioritas pekerjaan yang mendesak yang dibutuhkan  saat ini adalah berupa penanganan pembuangan air hujan dan  berupa limbah  air pembuangan rumah tangga, 

Saluran  air buangan rumah tangga tersumbat dan tergenang disamping dan belakang rumah warga yang disebabkan  tidak adanya pembuangan akhir limbah tersebut, 

begitu juga pelaksanaan pekerjaan rabat beton yang dilaksanakan saat ini belum menyelesaikan permasalahan  namun justru dapat menimbulkan masalah baru  berupa kebanjiran rumah warga pada saat hujan turun, hal tersebut disebabkan ketinggian jalan rabat beton yang dilaksanakan lebih tinggi dari lantai rumah warga masyarakat sekitar 15 – 20 Cm sedangkan  saluran samping/drainase disepanjang jalan tersebut belum ada.

Rapat Koordinasi dengan KMW Kotaku 

Koordinasi dengan KMW KOTAKU/ NSUP Provinsi Sumatera Utara yang dihadiri oleh Team Leader, TA MIS, TA Finance dan Infrastruktur, saat ini Tim KMW menyampaikan bahwa Tim KMW provinsi Sumatera Utara sudah melakukan terebosan yang bertujuan untuk percepatan pengurangan luasan kumuh yang dilaksanakan masing – masing stakeholder diwilayah deliniasi yang sudah ditentukan dan disepakati,

• Melakukan pemetaan tingkat kekumuhan dan prioritas kegiatan yang dapat menguarangi luasan kumuh yang berada dalam delianiasi yang sudah ditentukan berdasarkan indikator 7 aspek dan 19 parameter, setelah menetukan lokasi dan jenis kegiatan yang menjadi prioritas tersebut, selanjutnya mapping tersebut ditawarkan kepada stakeholder (Kotaku/NSUP, NUSP, APBD prov, kab/kota, CSR, Swadaya Masyarakat atau yang lainnya)  yang berminat untuk membantu pendanaan (koloborasi) 
• Mendesain aplikasi sistim on line dengan tujuan agar stakeholder yang melaksanakan dapat menginput data berupa informasi kemajuan, permasalahan dan kendala yang ditemukan dilapangan sedangkan input data yang dilakukan dikantor/tempat masing -masing stakeholder namun hasil inputan tersebut dapat dilihat oleh semua orang yang diberi akses untuk input data, begitu juga data dan informasi dapat dilihat secara Online berdasarkan user dan pasword yang diberikan oleh admin  

Rapat Konsolidasi Kotaku NSUP OC 2 Provinsi Sumatera Utara

Rapat konsolidasi Tim KMW Kotaku/NSUP dengan Koordinator Kota (Korkot) Kota Medan, Deli Serdang, Tebing tinggi, dan kota Pematang Siantar,

Pembukaan Rapat konsolidasi dilakukan oleh Kasatker PKP kumuh Perkotaan Provinsi Sumatera Utara dan ditutup oleh PPK PKP kumuh Perkotaan Provinsi Sumatera Utara,

Masing – masing Koordinator Kota memparan kemajuan kegiatan, permasalahan dan rencana tindaklajut serta rencana percepatan pelaksanaan sehubungan keterlambatan dimulainya pekerjaan dilapangan,

KENDALA, MASALAH  DAN REKOMENDASI 

KENDALA DAN  MASALAH

1. Belum ditemukannya  data pengurangan kumuh untuk kegiatan kumuh reguler, prioritas tahun 2015 - 2017
2. Belum tersajinya data pengurangan kumuh oleh Kotaku NSUP berbasis kawasan pada tahun 2015 dan 2016
3. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan  belum menyelesaikan masalah jangka  pendek ( saat ini)
4. Papan proyek belum dipasang (terutama dipasang di tempat strategis)
5. Gambar dan jadwal kerja belum tersedia (disimpan hanya dapat diketahui orang tertentu saja)
6. Contoh material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan belum ada
7. Pemeliharaan paska pelaksanaan pekerjaan tidak dilakukan (umur beton 1 hari sudah digunakan dan berakibat retak-retak rambut)
8. Pelaksanaan kegaiatan Kotaku NSUP terlambat yang disebabkan dokumen  DIPA  belum di ada di KPPN

REKOMENDASI 

1. Asisten Provinsi segera menfasilitasi  satker untuk membuatkan dan menginput data pengurangan kumuh mulai dari tahun 2015 
2.  Assisten Provinsi memfasilitasi satker untuk menginvetarisasi luasan kumuh yang sudah dilakukan oleh stakeholder/ lembaga, CSR, APBD dan Swadaya Masyarakat
3. Satker  PKP Provinsi mendorong dan meminta tim  kotaku NSUP untuk memfasilitasi swadaya masyarakat dalam mengerjakan perbaikan dan membersihkan saluran/drainase dilingkungan mereka (solusi jangka pendek)
4. Satker PKP Provinsi mendorong tim Kotaku untuk melakukan koloborasi program dengan memprioritas saluran/drainase untuk tahun depan
5. Papan proyek dipasang ditempaJat strategis yang dapat dilihat oleh warga masyarakat
6. Jadwal dan gambar kerja ditempelkan di Direksi kit atau ditempat yang mudah dilihat oleh warga masyarakat
7. Kontraktor meminta suplier menyediakan contoh material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
8. Pengawas lapangan menegaskan kepada kontraktor untuk melakukan perawatan pekerjaan rabat beton dengan menutup pakai karung goni basah
9. Tim KMW Kotaku melakukan koordinasi dengan Satker PKP Provinsi untuk mengetahui posisi salinan dokumen DIPA